KUALA KURUN – KaltengAkses.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) bersama Polres Gumas, Kodim 1018/Gumas, Satpol PP, BPBD, dan unsur terkait memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi dan patroli di wilayah Kecamatan Tewah, Kamis, 27 Agustus 2026.
Kapolres Gumas AKBP Arum Sari Puspita Dewi, S.H, S.I.K, M.A, menekankan pentingnya verifikasi titik hotspot dan pemutakhiran data sebagai bagian dari respons di lapangan.
Kegiatan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Camat Tewah dan dilanjutkan patroli dengan rute Jalan Lintas Kurun-Tewah. Patroli tersebut diikuti Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, S.E, M.Si, Kapolres Gumas, Dandim 1018/Gumas Letkol Arm Danang Wahyu Utomo, S.Sos, M.H.I, serta sejumlah pejabat dan personel dari instansi terkait.
Selain itu, hadir Kasatpol PP Kabupaten Gumas Naftali, S.T, Kasatintelkam Polres Gumas AKP R. Rachmad Abd. R., S.H, Kalaksa BPBD Karya, S.T, Camat Tewah Evelnie U. Husin, S.E, M.M, Kapolsek Tewah IPDA Michael Bethrand Simanjuntak, S.Tr.K, serta personel Polres, Kodim, Satpol PP dan BPBD.
Dalam koordinasi tersebut, Bupati Gumas menyampaikan bahwa penanggulangan Karhutla saat ini berada pada status Siaga II. Seluruh jajaran diminta tetap aktif melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan memperhatikan kondisi cuaca serta potensi munculnya titik api.
Patroli karhutla juga akan diintensifkan pada jam-jam yang dinilai rawan, baik ketika suhu meningkat dan kelembapan rendah maupun pada malam hingga dini hari. Pelaksanaan patroli melibatkan TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, dan relawan desa melalui pengawasan di lapangan.
Kapolres Gumas menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan jajaran, terutama dalam melakukan verifikasi setiap titik hotspot yang terpantau.
“Setiap titik yang terpantau harus segera diverifikasi di lapangan. Kita perlu memastikan kondisi sebenarnya, memperbarui data secara berkala, dan menyampaikan perkembangan dengan informasi yang lengkap agar penanganannya dapat dilakukan dengan tepat,” ujar AKBP Arum Sari Puspita Dewi saat dikonfirmasi PS kasihumas Ipda Abner, S.Sos., Jumat, 28 Agustus 2026 pagi.
Kapolres juga meminta jajaran mengompilasi data mengenai 15 lokasi bantuan sumur bor dari Presiden yang telah maupun akan dibangun. Pendataan tersebut mencakup lokasi, status pembangunan, kondisi teknis, hingga kesiapan operasional agar dapat mendukung kebutuhan penanganan Karhutla.
Selain aspek teknis, Kapolres menekankan pentingnya membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat turut mencegah dan menangani Karhutla di lingkungannya.
Dalam penanganan perkara karhutla, Kapolres juga meminta agar data laporan dugaan pelaku terus dikumpulkan dan diperbarui. Setiap informasi dari masyarakat, hasil patroli, maupun penyelidikan perlu didokumentasikan, termasuk lokasi kejadian, luas lahan terbakar, identitas yang berkaitan dengan perkara, dan barang bukti yang ditemukan.
Sementara itu, patroli yang dilaksanakan bersama unsur Forkopimda menjadi bagian dari langkah preventif sekaligus responsif untuk mendeteksi dan menangani titik api sedini mungkin. Kegiatan itu berlangsung dengan dukungan tiga personel Polres Gumas, empat personel Kodim 1018/Gumas, empat personel Satpol PP dan enam personel BPBD.
Kapolres menambahkan bahwa pencegahan Karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya aparat.
“Upaya pencegahan akan lebih kuat ketika masyarakat, tokoh lokal, pemerintah dan aparat saling berkoordinasi. Karena itu, komunikasi harus terus dibangun dan informasi mengenai titik api harus segera disampaikan,” katanya.
Kegiatan koordinasi dan patroli Karhutla bersama unsur Forkopimda Kabupaten Gunung Mas berakhir sekitar pukul 14.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman dan kondusif.
Melalui penguatan patroli, verifikasi hotspot, pembaruan data, dan kolaborasi lintas sektor, upaya pencegahan serta penanganan Karhutla di Gunung Mas diharapkan semakin terarah. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, BPBD, tokoh masyarakat, dan warga diharapkan terus meningkat sehingga pelayanan dan respons terhadap ancaman Karhutla dapat berjalan lebih cepat dan efektif. (Tim Redaksi)
