KASONGAN, KaltengAkses.com – Proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Katingan Tahun Anggaran 2025 terus berlanjut. DPRD Kabupaten Katingan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menggelar rapat kerja gabungan komisi di ruang rapat DPRD Katingan, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Katingan, Marwan Susanto, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Kamis (2/4/2026).
Dalam forum tersebut, Sekda Katingan Christian Rain menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa setiap OPD harus mampu menyajikan data dan capaian kinerja secara jelas dan terukur.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama. Karena itu, setiap perangkat daerah harus menyampaikan capaian kinerja secara objektif dan akuntabel agar dapat menjadi dasar perbaikan ke depan,” tegasnya.
Agenda rapat diisi dengan pemaparan dari sejumlah OPD terkait. Inspektur Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, menyampaikan hasil pengawasan internal serta perkembangan indeks penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Dinas Pendidikan Katingan memaparkan pelaksanaan program pendidikan dari tingkat dasar hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Katingan.
Selanjutnya, Kepala BKPP Katingan menjelaskan terkait pembinaan kepegawaian serta kriteria dalam pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Katingan.
Kemudian, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Katingan menyampaikan kondisi pelayanan serta pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama. Direktur RSUD Mas Amsyar juga memaparkan perkembangan pelayanan rumah sakit yang kini telah memiliki 17 dokter spesialis dan direncanakan akan segera menambah dokter spesialis jantung.
Selain itu, RSUD Mas Amsyar mulai menerapkan sistem digitalisasi layanan secara bertahap, termasuk penggunaan metode pembayaran berbasis QRIS guna meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Rapat kerja gabungan ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD lainnya, di antaranya Diskominfostandi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta Bappelitbang Kabupaten Katingan. (Akmera)
