KASONGAN, KaltengAkses.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengelolaan APBD.
Hal ini disampaikan menyusul laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang masih mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) cukup besar, yakni sekitar Rp54,68 miliar.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Gimmak Bulinga, dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu 13 Agustus 2025, mengatakan pihaknya menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, ia memberikan catatan penting terkait perencanaan dan penyerapan anggaran.
Data yang dipaparkan menunjukkan pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp1,585 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,587 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp1,94 miliar. Meski demikian, melalui pembiayaan netto, pemerintah daerah tetap mencatatkan SiLPA akhir yang signifikan.
“SiLPA yang tinggi bisa diartikan ada program yang tidak berjalan maksimal. Kami mendorong pemerintah untuk memperbaiki perencanaan, mempercepat realisasi, dan memastikan semua proyek tepat waktu serta sesuai pagu anggaran,” kata Gimmak Bulinga.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, dengan evaluasi dan langkah perbaikan yang tepat, APBD ke depan dapat dikelola lebih efektif, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Katingan. (AKMERA)
