KASONGAN – KaltengAkses.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan meminta agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dilakukan secara serius, terarah, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Karlo, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang digelar, di ruang paripurna DPRD Katingan, Selasa 1 Juli 2025.
“Kami berharap pembahasan RPJMD ini benar-benar dilakukan secara mendalam dan terfokus pada persoalan-persoalan nyata di tengah masyarakat. Ini adalah dokumen penting yang akan menjadi arah pembangunan Katingan lima tahun ke depan,” kata Karlo.
Fraksi PKB, lanjut Karlo, menyambut baik penyampaian pidato pengantar Raperda RPJMD yang disampaikan Bupati Katingan. Menurutnya, perencanaan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD ini dan berharap dokumen ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Karlo juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan umum. Ia berharap seluruh tahapan pembahasan Raperda dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Semoga kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus terjalin untuk menyukseskan agenda pembangunan. Kami juga memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa agar proses ini berjalan dengan amanah dan membawa hasil terbaik bagi masyarakat Katingan,” tutupnya.
Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Katingan terhadap Raperda RPJMD yang telah digelar sehari sebelumnya. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui rapat-rapat internal dan pembahasan bersama pihak eksekutif. (AKMERA)
